DAFTAR JARINGAN BLOG

Custom Search

LINK BLOG

Komisi A DPRP Tolak Pemekaran Provinsi

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak menerima aspirasi pemekaran provinsi yang dilakukan tidak berdasarkan implementasi UU Otsus. Menurut Wakil Ketua DPRP, Ramses Wally, aspirasi pemekaran provinsi yang tengah didengungkan saat ini, bertolak belakang dari kepentingan oknum-oknum pejabat tertentu. Sehingga tidak lagi melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku (UU Otsus) atau lebih tinggi nuansa politisnya ketimbang memikirkan kesejahteraan rakyat. “Kalau kita lihat, aspirasi pemekaran provinsi saat ini langsung melalui lobi ke DPR RI. Bahkan sekarang sudah ada di meja Presiden tinggal menunggu persetujuan. “Aspirasi yang seperti ini kita dari Komisi A tidak terima. Sebab tidak melalui mekanisme UU Otsus yang mengatur tentang porsi pemekaran,” jelas Ramses Wallu mewakili Ketua Komisi A DPRP, Yance Kayame, saat memberikan keterangan pers di ruang kerja Komisi A DPRP, Senin (25/2) kemarin. Ramses menegaskan, bahwa saat ini pihak DPRP lebih terkonsentrasi untuk mendorong pemekaran wilayah kabupaten. Sebab, masyarakat Papua berada ditingkat bawah, yakni di kampung-kampung bukan diwilayah perkotaan. Dilain pihak, Ramses menilai jika aspirasi pemekaran provinsi terkabulkan maka anggaran pembangunan dalam beberapa tahun kedepan, lebih condong dipergunakan untuk anggaran aparatur maupun pembangunan kantor dan sebagainya. “Kemungkinan kecil anggaran yang ada akan ditujukan kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah. Karena dalam proses pemekaran provinsi yang terjadi dimana-mana, anggaran pembangunannya lebih terserap untuk belanja aparatur ketimbang belanja public,” ucap Ramses. Ramses mencontohkan, aspirasi pemekaran provinsi akan jauh lebih baik jika dilakukan setelah masyarakat ditingkat paling bawah (kampung) sudah benar-benar sejahtera. Sehingga hanya ada 1 Majelis Rakyat Papua (MRP), dan tinggal diatur pembagian sumber daya mineralnya hingga kepada dana Otsus agar Papua tidak terpecah-pecahkan. “Kalau pemekaran provinsi itu bisa dilakukan paling tidak masyarakat Papua ditingkat bawah sudah benar-benar sejahtera. Ya, mungkin dalam 10 atau 15 tahun kedepan. Dan munking juga harus ada Gubernur Jenderal yang membawahi seluruh provinsi yang ada di Papua nantinya. Sehingga ada satu MRP yang nantinya akan diatur seluruh pembagian dana Otsus, seluruh sumber daya yang ada sehingga pembagiannya adil dan merata keseluruh provinsi. Tapi ini baru sekedar contoh, dan rakyat harus disejahterakan dulu,” tegasnya. Menyoal tentang aksi Walk Out (keluar ruangan) 5 Bupati kawasan pegunungan pada pelaksanaan Rakerda Bupati/Walikota se-Papua, beberapa waktu lalu Ramses menilai bahwa langkah-langkah itu adaah perbuatan yang memalukan orang Papua. Menurut Ramses, sebenarnya jika para Bupati tidak puas dengan pembagian dana infrastruktur yang tidak merata, maka harus dibicarakan dengan kepala dingin tetapi tidak harus dengan aksi Walk Out. “Jadi, saya pikir itu merupakan satu bentuk kekecewaan mereka kepada Gubernur. Namun, tidak perlu melakukan aksi Walk Out. Ini memalukan orang Papua. Sebab, kalau ada yang tidak disetujui kan bisa disampaikan dengan baik-baik. Tidak perlu dilakukan dengan cara-cara Walk Out,” jelasnya.sumber : http://www.papua.go.id/berita_det.php/id/1692
READ MORE - Komisi A DPRP Tolak Pemekaran Provinsi

Papua Daerah Rawan Gempa

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memprediksikan Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling rawan gempa di nusantara. Oleh sebab itu, masyarakat diwilayah ini diminta meningkatkan kewaspadaan dalam setiap aktifitasnya sehari-hari. Demikian kepada ditegaskan Deputy Sistem Data dan Informasi Badan Meteorologi Pusat, Dr. P.J. Prih Harjadi kepada pers usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BMG Wilayah V Jayapura, di Swiss Belhotel Jayapura, Kamis (13/3). Ia mengatakan, berdasarkan geofisika, wilayah Papua termasuk daerah yang paling aktif dari sisi kegempaannya. “Terutama di Papua bagian utara, termasuk pula berpeluang menimbulkan tsunami. Seperti kita ingat tahun 1996 pernah terjadi gempa dengan kekuatan 8 skala richter di Biak dan menimbulkan tsunami yang besar, sehingga Biak bagian utara betul-betul terkena hantaman gelombang itu,” ungkapnya. Menurutnya, potensi bencana lainnya juga cukup rawan, misalnya longsor di Dok II Jayapura yang mengakibatkan 11 orang meninggal, kemudian terkait putting beliung pernah terjadi beberapa kali di beberapa tempat, selanjutnya terkait banjir terjadi di beberapa daerah, mulai dari Sentani, Keerom, Serui dan seterusnya. “Termasuk gelombang tinggi juga beberapa kali terjadi,” katanya. Ia mengatakan, saat ini BMG Pusat akan membangun 30 hingga 35 radar cuaca. Pembangunan radar tersebut bertujuan agar dapat memantau perubahaan cuaca secara cepat. “Tahun 2006, BMG telah membangun 4 unit yaitu di Aceh, Padang, Subaya dan Manado. Kemudian tahun 2007 telah dibangun 3 unit Yaitu di Biak, kemudian di Pontianak dan di Lampung,” paparnya. Ia menambahkan, pada tahun2008 ini akan dibangun tiga unit lagi, yaitu di Jakarta, Semarang dan Denpasar. Sementara itu, untuk wilayah Papua, sedang dirancang pula pembangunan radar cuaca yang akan dipasang di Kota Jayapura, Kabupaten Timika, Merauke dan Sorong. “Program pembangunan radar cuaca ini merupakan bagian dari suatu program yang kita namakan meteorogical early warning system. Ini suatu program untuk memberikan informasi dini terkait bencana yang timbulkan oleh cuaca,” ungkapnya.Source: http://www.papua.go.id/berita_det.php/id/1700 “Target kita mulai 2006 hingga 2010, dan pelaksanaannya sangat tergantung kemampuan keuangan pemerintah. Kemudian terkait program Tsunami Early Warning Sistem, target kita tahun ini selesai, yaitu dengan memasang 160 Sesmo, kemudian ada jaringan yang dia pasang di tengah laut, kemudian beberapa regional center dan national center dan sebagainya, dimana target tahun ini semua sudah bisa selesai,” pungkasnya.
READ MORE - Papua Daerah Rawan Gempa

ROHAMA JOGJA

Postingan :

HuMoR

Translate

Total Pageviews

SEBUAH CATATAN KECIL

Followers

Anda Pengunjung :

hit counter