DAFTAR JARINGAN BLOG

Custom Search

LINK BLOG

Lagi, Oknum TNI Pukuli Warga

JUBI---Yones Douw, seorang aktivis hak asasi manusia di Nabire, Papua, dipukuli oleh perwira militer pada tanggal 15 Juni lalu. Selain mengalami tindakan kekerasan ini, Yones juga ditolak oleh RSUD Siriwi, Nabire untuk mendapatkan perawatan medis. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Amnesty Internasional (AI) kepada Redaksi tabloidjubi.com (19/06). Saat ini, menurut AI, Yones Douw merasa takut atas kesehatan dan keselamatan dirinya, karena sebelumnya ia juga pernah ditahan dan diserang karena aktivitasnya sebagai pembela HAM.
Tindakan pemukulan oleh oknum TNI ini terjadi saat protes warga Nabire berlangsung di Komando Distrik Militer (Kodim) 1705 di Nabire, Provinsi Papua, pada pagi hari tanggal 15 Juni. Protes warga ini untuk menuntut akuntabilitas pemeriksaan terhadap pembunuh Derek Adii pada tanggal 14 Mei 2011 lalu di pelabuhan Samabusa, Nabire, yang dilaporkan dilakukan oleh oknum TNI dari Kodim 1705, Nabire. Sekitar pukul 09:00 pada tanggal 15 Juni, Yones Douw mendengar bahwa protes warga, termasuk anggota keluarga Derek Adii akan dilakukan di Kodim 1705, Nabire. Ia segera pergi ke lokasi untuk memonitor. Tiga puluh menit setelah ia tiba, sekelompok pengunjuk rasa muncul sebanyak tiga truk. Mereka menuju ke pintu masuk depan pangkalan dan mulai menghancurkan jendela dan melempar benda-benda. Yones Douw segera bergegas ke dasar untuk menenangkan para pengunjuk rasa. Namun sebagai tanggapan, militer melepaskan tembakan ke udara dan mulai memukul para pengunjuk rasa. Yones Douw juga tak luput dari aksi tersebut. Ia dipukul di kepala dengan potongan-potongan kayu beberapa kali. Dia juga menderita luka di bahu dan pergelangan tangannya akibat pemukulan tersebut. Menurut Yones, seorang perwira militer juga memukul ayah Derek Adii, Damas Adii, dengan sepotong kayu. Setelah kejadian pemukulan tersebut, Yones Douw perjalanan ke rumah sakit Siriwi untuk mendapatkan pengobatan dan laporan medis. Namun staf medis mengatakan bahwa ia memerlukan surat dari polisi sebelum mereka bisa merawatnya. Yones kemudian memutuskan untuk pulang dan masih menderita cedera. Yones Douw adalah aktivis HAM di Papua dan telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi dan militer selama satu dekade terakhir. (Victor Mambor)
READ MORE - Lagi, Oknum TNI Pukuli Warga

Uranium Di Ugimba, Mimika, Akan Ditambang?

JUBI --- Merasa tak puas dengan eksploitasi kekayaan alam papua selama ini, penanam modal asing (PMA) maupun Penanam modal dalam negeri (PMDN) masih terus melakukan survei rencana penambangan mineral dan batuan di masa mendatang di wilayah Tanah Papua. Salah satu survei di tahun 2010-2011 dilakukan dibawah payung perusahaan raksasa, PT Freeport Indonesia (PTFI), tepatnya di lokasi Kampung Ugimba. “Perusahaan sudah sering pulang pergi, dan kami diberitahu akan ada tambang uranium di sini (Ugimba-red),” ungkap Alpius, salah satu warga Ugimba, senin (20/6). Hal senada juga diungkapkan sejumlah karyawan perusahaan PTFI di Tembagapura, Kabupaten Mimika. “Survey potensi uranium di Ugimba sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Sekarang tinggal tunggu waktu,” ucap salah seorang karyawan PTFI membenarkan kabar dari Kampung Ugimba tersebut. Menurut sumber tabloidjubi.com, PTFI telah melakukan metode survei melalui udara (Aerogeophysics) maupun geophysics biasanya. “Selain batuan dan mineral yang terkandung didalam yang kemudian diteliti sesuai ilmu geologi, survei pakai helicopter (aerogeophysics), katanya, digunakan untuk mengetahui posisi dan letak kadalaman potensi uranium serta keberadaannya secara garis,” jelasnya sumber tabloidjubi.com tersebut. Lebih detailnya, akan dilakukan penggalian sesuai pengaturan teknis biasanya. Meski demikian, hingga kini pihak PTFI belum mengeluarkan pernyataan resmi. “Survei uranium tidak hanya di Ugimba. Selama ini PT Freeport sudah banyak melakukan survei di wilayah Papua,” jelas sumber terseut menutup perbincangan. (Welly) http://tabloidjubi.com/daily-news/seputar-tanah-papua/12821--uranium-di-ugimba-mimika-akan-ditambang.html
READ MORE - Uranium Di Ugimba, Mimika, Akan Ditambang?

Mubes MRP Minta Referendum Solusi Akhir

Drs. Agus Alue Alua, M AJAYAPURA-Kendati hasilnya belum ditetapkan, namun rangkuman sementara menyebutkan, hasil keputusan Mubes MRP antara lain merekomendasikan mengembalikan Otus yang dinilai gagal ke pemerintah pusat, dan minta referendum sebagai solusi akhir. Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Masyarakat asli Papua yang berlangsung dua hari (9 s/d 10/6) di kantor MRP Kotaraja, berhasil merangkumkan hasil musyawarah dan diskusi Komisi komisi. Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua, M A mengatakan, hari Jumat,( 11/6) kemarin Panitia Mubes sedang merangkumkan hasil musyawarah agar mudah ditindaklanjuti. Keterangan Agus Alua ini di sampaikannya, Jumat (11/6) di ruang kerjanya kantor MRP Kotaraja. Sementara Senin (14/6) lusa, semua hasil musyawarah di putuskan dan dikerjakan di tingkat Panitia, hari Selasa (15/6) semua draf sudah difinalkan dalam rapat gabungan sedangkan hari berikutnya, Rabu 16/6 semua hasil keputusan musyawarah ditetapkan dan disahkan. Setelah mendapatkan penetapan dan pengesahan lanjutnya, hasil MUBES MRP tersebut akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP) dan oleh DPRP bisa ditetapkan dan akan diserahkan pula kepada DPR Papua Barat, selanjutnya hasil musyawarah diberikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat.DIkatakan, hasil Musyawarah yang telah disahkan dan diputuskan, diserahkan kepada Pemeritah Pusat. Dalam dua hari kegiatan Mubes MRP dan Masyarakat asli Papua yang datang dari tujuh Dapil di seluruh Tanah Papua, telah mengambil suatu keputusan bersama tentang situasi politik di Tanah Papua, dan keberadaan Otsus Papua yang dianggap gagal dan seluruh peserta Mubes dan komponen Politik yang hadir menyerukan kepada MRP dan DPRP segera mengembalikan Otsus ke pusat.Acara Mubes yang sempat memanas tersebut lebih banyak berkutat pada penyelesaian masalah Politik di Tanah Papua. Agus Alua dalam keterangannya kepada Bintang Papua menyatakan, semua peserta Mubes sepakat untuk kembalikan Otsus, setelah itu Referendum jadi solusi untuk menjawab semua permasalahan Politik di Tanah Papua, itu aspirasi rakyat Papua.Dijelaskan, sampai sebatas itu MRP akan memfasilitasi aspirasi mereka. “ Ya atau tidak keputusan tentang pengembalian Otsus yang gagal dan referendum itu, semuanya tergantung Pemerintah, MRP hanya menindaklanjuti keputusan Mubes dalam bentuk keputusan MRP,”katanya. Menurutnya, seluruh rakyat Papua dapat hadir pada Rabu, 16/6 mendatang untuk mendengar sendiri semua hasil keputusan Mubes MRP dan Masyarakat Asli Papua.Sementara itu, Ketu Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni mengatakan, MRP silahkan jalan dengan sikapnya, karena KNPB menilai bahwa MUBES MRP itu hanya suatu luapan kekecewaan sebagai lembaga negara dalam produk UU OTSUS yang sudah dikembalikan oleh masyarakat adat Papua, sebagai pemilik negeri ini pada tanggal 15 Agustus 2005. Dalam presreleasenya yang diterima Bintang Papua, KNPB berharap agar MRP tidak mengeksploitasi isu Papua Merdeka sebagai komoditi politik atau alat tawar-menawar untuk kekuasaan/jabatan elit politik Papua. Menurutnya, KNPB akan terus mengawal dan memediasi keinginan rakyat Papua yang berada di balik gunung, hutan belantara, rawa, pesisir pantai, di dalam penjara bahkan mereka yang mengasingkan diri di kamp-_kamp pengungsian/ suaka. Agar terus mendorong suatu penyelesaian secara menyeluruh tentang akar masalah status politik Papua, melalui mekanisme hukum internasional. KNPB akan memediasi perjuangan seluruh rakyat Papua dan perjuangan organisasi lainnya untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, bermartabat, terbuka dan bertanggungjawab di masyarakat Papua, pemerinta RI dan dunia internasional. (ven/don) sumber; harian Bintang Papua.
READ MORE - Mubes MRP Minta Referendum Solusi Akhir

Sumber Daya Ikan di laut Arafura, Perlu Dijaga

27 Maret 2010 "Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat nelayan serta semua pihak terkait untuk menjaga dan melestarikan Sumber Daya Ikan di laut Arafura. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Ir. Astiler Maharadja, hampir jarang terjadi pencurian ikan oleh para nelayan kita ke Negara lain. Namun, jika potensi sumberdaya ikan di Laut Arafura semakin menipis, maka akan sangat terbuka peluang bagi nelayan kita untuk........... melakukan pencurian ikan ke Negara lain. “Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya ikan di laut Arafura, ”tegas Astiler saat memberikan keterangan, dalam satu kesempatan, kemarin. Menurut dia, dalam rangka mempertahankan kualitas potensi sumberdaya ikan di laut Arafura, Pemerintah Daerah telah berkomitmen mempertahankan kelestarian hutan bakau (manggrove) dipesisir wilayah Selatan Papua. Meskipun begitu, adanya pengoperasian kapal-kapal pukat udang diperairan bawah 12 mil laut dengan menggunakan peraturan tentang isobaths (kedalaman laut) 10 meter akan mempercepat penurunan kualitas sumber daya ikan di perairan Arafura. “Maka itu, saya kira ini tak boleh di tolerir, karena akan terjadi percepatan penurunan kualitas sumberdaya ikan di Arafura, ”Jelasnya. Masih dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan di Arafura, lanjut Astiler, pihaknya telah menyarankan Kementrian Kelautan dan Perikanan(KKP) agar menempatkan sekurang-kurangnya satu atau dua kapal pengawas di wilayah perairan Pulau Papua. “Karena jika tidak ada kapal pengawas yang ditempatkan diwilayah perairan laut Arafura yang begitu luas dan terbuka ini, sumber daya kita ini bisa dicuri oleh pihak lain, ”kata dia. Astiler menambahkan, potensi Perikanan Provinsi Papua khususnya di laut Arafura merupakan salah satu fishing ground yang sangat diminati oleh investor kelautan dan perikanan. Diperkirakan sebanyak 532 buah kapal perikanan legal (baik izin yang diterbitkan oleh Pusat dan Daerah) beroperasi di perairan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap agar Pemerintah menempatkan kapal pengawas di daerah dengan intensitas pengawasan yang lebih tinggi, serta menutup atau menghentikan sementara pada bulan-bulan tertentu kegiatan operasional kapal-kapal penangkap ikan yang izinnya di terbitkan oleh Pusat. “Disamping itu, perlu juga mengurangi jumlah kapal-kapal penangkap ikan. Karena jika hal itu dilakukan secara parsial atau sekaligus dilakukan, maka harapan pemulihan semberdaya ikan akan sangat besar, ”imbaunya. source :http://www.papua.go.id/bacaberita/27/03/2010/2348/Sumber%20Daya%20Ikan%20di%20laut%20Arafura,%20Perlu%20Dijaga
READ MORE - Sumber Daya Ikan di laut Arafura, Perlu Dijaga

Presiden SBY Dukung Pembangunan KTM di Perbatasan RI

Tekad dan Komitmen Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membangun lokasi transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri di di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan restu dan dukungan langsung agar Menakertrans segera merealisasikan rencananya tersebut sebagai sabuk pengaman(security belt) nusantara. ”Sebelum meresmikan pembangunan 2 buah Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Papua yang terletak di perbatasan Indonesia bagian Timur, saya melapor dan meminta ijin kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menyatakan merestui dan mendukung rencana tersebut serta menitipkan salam hangat bagi saudara-saudara kita di wilayah perbatasan”. Demikian dikatakan Menakertrans saat meresmikan pembangunan KTM Senggi di Kabupaten Keerom, Provinsi, Selasa(10/3). Sehari sebelumnya, Senin (9/3) Menakertrans juga mengatakan hal serupa ketika memulai kunjungannya kerjanya di Provinsi Papua dengan meresmikan pembangunan KTM Salor di Kabupaten Merauke, Papua “Untuk mewujudkan dan mempercepat realasasi pembanguan lokasi transmigrasi dan KTM di wilayah perbatasan, saya telah membuat kesepakatan dengan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan serta melibatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat”. Menurutnya, pembangun lokasi transmigrasi dan KTM di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia sangat dibutuhkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal di sekitar lokasi transmigrasi. Ditambahkan Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia harus tetap kita jaga kedaulatannya agar tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, saya akan menggalakkan program transmigrasi di wilayah-wilayah itu yang kebanyakan kondisinya tertinggal dan terbengkalai agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Menakertrans mengungkapkan, pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Merauke dan Keerom sangat anstusias dengan rencana pembangunan KTM di wilayahnya. Sebagai bukti, ungkap Menakertrans, tokoh adat di kedua wilayah secara sukarela memberikan tanah ulayat yang diformalkan dengan pemberian SK pencadangan tanah dari bupati kepada Menakertrans. Menyinggung pembiayaan pembangunan KTM, Menakertrans menjelaskan adanya sharing cost antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk merealisasikan pembangunan KTM Salor di Merauke, pemerintah pusat yaitu Depnakertrans memberikan dana sebesar 10,3 Miliar. Sisanya akan dipenuhi dengan anggaran pemerintah daerah dan kerjasama dengan investor swasta. Sementara itu, Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze mengatakan pemerintah daerah masyarakat menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang hendak membangunan KTM Salor. Dengan adanya pembangunan KTM ini diharapkan segera terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik warga transmigran maupun local dan pembangunan infrastruktur perkotaan di lokasi perbatasan yang selama ini tertinggal dan kurang berkembang. Bupati Merauke menjelaskan pembangunan KTM Salor terdiri dari wilayah 4 distrik yaitu Kurik, Animha, Tanah Miring dan Semanggi. Komoditas unggulan di KTM teridiri dari padi, ubi kayu kedelai, jagung, tebu, kacang. Lokasi transmigrasi yang dihuni 97.617 jiwa yang berasal dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur dan masyarakat local Papua. Pada peresmian pembangunan KTM Salor, Merauke dan KTM Senggi, Keerom, Menakertrans memberikan bantuan masing-masing 10 unit hand tractor, 5 unit genset dan 5 paket buku pintar. Setelah di Provinsi Papua, Menakertrans merencanakan akan segera memulai pembangunan KTM di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia, terutama yang di kawasan transmigrasi yang berada di perbatasan Kalimantan. Sumber: http://www.nakertrans.go.id/news.html,201,trans
READ MORE - Presiden SBY Dukung Pembangunan KTM di Perbatasan RI

Siapa Mau Jadi Guru di Supiori?

Jayapura, Pemkab Supiori, Papua, hingga tahun 2009 ini masih kekurangan tenaga guru untuk mendukung proses belajar mengajar siswa di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadisdikjar) Drs Hasanuddin Nusi, di Supiori, Senin, mengakui, jumlah guru yang mengajar di berbagai sekolah hingga Maret 2009 ini tercatat 100 lebih. "Idealnya jumlah guru yang tersedia di Kabupaten Supiori berkisar 400 sampai 500 tenaga pendidik. Ya kondisi ini hanya 100 lebih sehingga kita masih membutuhkan tambahan tenaga gutu," ungkapnya menanggapi tenaga guru di Kabupaten Supiori. Ia mengatakan, tenaga guru yang masih dibutuhkan di Supiori, di antaranya, guru mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris serta guru bidang studi tertentu lainnya. Akibat terbatasnya jumlah guru di Supiori, menurut Hasanuddin, pada beberapa sekolah di pulau-pulau tertentu aktivitas belajar mengajarnya hanya ditangani satu hingga dua guru. Kondisi kekurangan guru, menurut Kadisdikjar Hasanuddin, hampir semua dialami kabupaten pemekaran lain di Papua maupun Papua Barat sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian. "Kenyataan saat ini sebagian daerah pemekaran di Papua juga sama mengalami kekurangan guru,"ujarnya. Upaya Pemkab Supiori sendiri, lanjutnya, pada tahun ini juga telah melakukan seleksi penerimaan CPNS 12 Maret 2009 dengan alokasi tenaga guru yang bakal diterima mencapai 100 orang. Ia berharap, setelah seleksi CPNS diumumkan beberapa waktu mendatang diharapkan tambahan guru yang dinyatakan lulus dapat mengatasi keterbatasan tenaga pendidik di daerah ini. Berdasarkan data hingga 2009 ini, jumlah sekolah di Kabupaten Supiori mencapai 60 buah sekolah, diantaranya tingkat SD 41, SMP 11, SMA 4 serta SMK 1 tersebar di lima distrik.
READ MORE - Siapa Mau Jadi Guru di Supiori?

ROHAMA JOGJA

Postingan :

HuMoR

Translate

Total Pageviews

SEBUAH CATATAN KECIL

Followers

Anda Pengunjung :

hit counter