DAFTAR JARINGAN BLOG

Custom Search

LINK BLOG

Mubes MRP Minta Referendum Solusi Akhir

Drs. Agus Alue Alua, M AJAYAPURA-Kendati hasilnya belum ditetapkan, namun rangkuman sementara menyebutkan, hasil keputusan Mubes MRP antara lain merekomendasikan mengembalikan Otus yang dinilai gagal ke pemerintah pusat, dan minta referendum sebagai solusi akhir. Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Masyarakat asli Papua yang berlangsung dua hari (9 s/d 10/6) di kantor MRP Kotaraja, berhasil merangkumkan hasil musyawarah dan diskusi Komisi komisi. Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua, M A mengatakan, hari Jumat,( 11/6) kemarin Panitia Mubes sedang merangkumkan hasil musyawarah agar mudah ditindaklanjuti. Keterangan Agus Alua ini di sampaikannya, Jumat (11/6) di ruang kerjanya kantor MRP Kotaraja. Sementara Senin (14/6) lusa, semua hasil musyawarah di putuskan dan dikerjakan di tingkat Panitia, hari Selasa (15/6) semua draf sudah difinalkan dalam rapat gabungan sedangkan hari berikutnya, Rabu 16/6 semua hasil keputusan musyawarah ditetapkan dan disahkan. Setelah mendapatkan penetapan dan pengesahan lanjutnya, hasil MUBES MRP tersebut akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP) dan oleh DPRP bisa ditetapkan dan akan diserahkan pula kepada DPR Papua Barat, selanjutnya hasil musyawarah diberikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat.DIkatakan, hasil Musyawarah yang telah disahkan dan diputuskan, diserahkan kepada Pemeritah Pusat. Dalam dua hari kegiatan Mubes MRP dan Masyarakat asli Papua yang datang dari tujuh Dapil di seluruh Tanah Papua, telah mengambil suatu keputusan bersama tentang situasi politik di Tanah Papua, dan keberadaan Otsus Papua yang dianggap gagal dan seluruh peserta Mubes dan komponen Politik yang hadir menyerukan kepada MRP dan DPRP segera mengembalikan Otsus ke pusat.Acara Mubes yang sempat memanas tersebut lebih banyak berkutat pada penyelesaian masalah Politik di Tanah Papua. Agus Alua dalam keterangannya kepada Bintang Papua menyatakan, semua peserta Mubes sepakat untuk kembalikan Otsus, setelah itu Referendum jadi solusi untuk menjawab semua permasalahan Politik di Tanah Papua, itu aspirasi rakyat Papua.Dijelaskan, sampai sebatas itu MRP akan memfasilitasi aspirasi mereka. “ Ya atau tidak keputusan tentang pengembalian Otsus yang gagal dan referendum itu, semuanya tergantung Pemerintah, MRP hanya menindaklanjuti keputusan Mubes dalam bentuk keputusan MRP,”katanya. Menurutnya, seluruh rakyat Papua dapat hadir pada Rabu, 16/6 mendatang untuk mendengar sendiri semua hasil keputusan Mubes MRP dan Masyarakat Asli Papua.Sementara itu, Ketu Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni mengatakan, MRP silahkan jalan dengan sikapnya, karena KNPB menilai bahwa MUBES MRP itu hanya suatu luapan kekecewaan sebagai lembaga negara dalam produk UU OTSUS yang sudah dikembalikan oleh masyarakat adat Papua, sebagai pemilik negeri ini pada tanggal 15 Agustus 2005. Dalam presreleasenya yang diterima Bintang Papua, KNPB berharap agar MRP tidak mengeksploitasi isu Papua Merdeka sebagai komoditi politik atau alat tawar-menawar untuk kekuasaan/jabatan elit politik Papua. Menurutnya, KNPB akan terus mengawal dan memediasi keinginan rakyat Papua yang berada di balik gunung, hutan belantara, rawa, pesisir pantai, di dalam penjara bahkan mereka yang mengasingkan diri di kamp-_kamp pengungsian/ suaka. Agar terus mendorong suatu penyelesaian secara menyeluruh tentang akar masalah status politik Papua, melalui mekanisme hukum internasional. KNPB akan memediasi perjuangan seluruh rakyat Papua dan perjuangan organisasi lainnya untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, bermartabat, terbuka dan bertanggungjawab di masyarakat Papua, pemerinta RI dan dunia internasional. (ven/don) sumber; harian Bintang Papua.
READ MORE - Mubes MRP Minta Referendum Solusi Akhir

Sumber Daya Ikan di laut Arafura, Perlu Dijaga

27 Maret 2010 "Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat nelayan serta semua pihak terkait untuk menjaga dan melestarikan Sumber Daya Ikan di laut Arafura. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Ir. Astiler Maharadja, hampir jarang terjadi pencurian ikan oleh para nelayan kita ke Negara lain. Namun, jika potensi sumberdaya ikan di Laut Arafura semakin menipis, maka akan sangat terbuka peluang bagi nelayan kita untuk........... melakukan pencurian ikan ke Negara lain. “Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya ikan di laut Arafura, ”tegas Astiler saat memberikan keterangan, dalam satu kesempatan, kemarin. Menurut dia, dalam rangka mempertahankan kualitas potensi sumberdaya ikan di laut Arafura, Pemerintah Daerah telah berkomitmen mempertahankan kelestarian hutan bakau (manggrove) dipesisir wilayah Selatan Papua. Meskipun begitu, adanya pengoperasian kapal-kapal pukat udang diperairan bawah 12 mil laut dengan menggunakan peraturan tentang isobaths (kedalaman laut) 10 meter akan mempercepat penurunan kualitas sumber daya ikan di perairan Arafura. “Maka itu, saya kira ini tak boleh di tolerir, karena akan terjadi percepatan penurunan kualitas sumberdaya ikan di Arafura, ”Jelasnya. Masih dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan di Arafura, lanjut Astiler, pihaknya telah menyarankan Kementrian Kelautan dan Perikanan(KKP) agar menempatkan sekurang-kurangnya satu atau dua kapal pengawas di wilayah perairan Pulau Papua. “Karena jika tidak ada kapal pengawas yang ditempatkan diwilayah perairan laut Arafura yang begitu luas dan terbuka ini, sumber daya kita ini bisa dicuri oleh pihak lain, ”kata dia. Astiler menambahkan, potensi Perikanan Provinsi Papua khususnya di laut Arafura merupakan salah satu fishing ground yang sangat diminati oleh investor kelautan dan perikanan. Diperkirakan sebanyak 532 buah kapal perikanan legal (baik izin yang diterbitkan oleh Pusat dan Daerah) beroperasi di perairan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap agar Pemerintah menempatkan kapal pengawas di daerah dengan intensitas pengawasan yang lebih tinggi, serta menutup atau menghentikan sementara pada bulan-bulan tertentu kegiatan operasional kapal-kapal penangkap ikan yang izinnya di terbitkan oleh Pusat. “Disamping itu, perlu juga mengurangi jumlah kapal-kapal penangkap ikan. Karena jika hal itu dilakukan secara parsial atau sekaligus dilakukan, maka harapan pemulihan semberdaya ikan akan sangat besar, ”imbaunya. source :http://www.papua.go.id/bacaberita/27/03/2010/2348/Sumber%20Daya%20Ikan%20di%20laut%20Arafura,%20Perlu%20Dijaga
READ MORE - Sumber Daya Ikan di laut Arafura, Perlu Dijaga

ROHAMA JOGJA

Postingan :

HuMoR

Translate

Total Pageviews

SEBUAH CATATAN KECIL

Followers

Anda Pengunjung :

hit counter