DAFTAR JARINGAN BLOG

Custom Search

LINK BLOG

Presiden SBY Dukung Pembangunan KTM di Perbatasan RI

Tekad dan Komitmen Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membangun lokasi transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri di di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan restu dan dukungan langsung agar Menakertrans segera merealisasikan rencananya tersebut sebagai sabuk pengaman(security belt) nusantara. ”Sebelum meresmikan pembangunan 2 buah Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Papua yang terletak di perbatasan Indonesia bagian Timur, saya melapor dan meminta ijin kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menyatakan merestui dan mendukung rencana tersebut serta menitipkan salam hangat bagi saudara-saudara kita di wilayah perbatasan”. Demikian dikatakan Menakertrans saat meresmikan pembangunan KTM Senggi di Kabupaten Keerom, Provinsi, Selasa(10/3). Sehari sebelumnya, Senin (9/3) Menakertrans juga mengatakan hal serupa ketika memulai kunjungannya kerjanya di Provinsi Papua dengan meresmikan pembangunan KTM Salor di Kabupaten Merauke, Papua “Untuk mewujudkan dan mempercepat realasasi pembanguan lokasi transmigrasi dan KTM di wilayah perbatasan, saya telah membuat kesepakatan dengan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan serta melibatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat”. Menurutnya, pembangun lokasi transmigrasi dan KTM di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia sangat dibutuhkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat lokal di sekitar lokasi transmigrasi. Ditambahkan Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia harus tetap kita jaga kedaulatannya agar tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, saya akan menggalakkan program transmigrasi di wilayah-wilayah itu yang kebanyakan kondisinya tertinggal dan terbengkalai agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Menakertrans mengungkapkan, pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Merauke dan Keerom sangat anstusias dengan rencana pembangunan KTM di wilayahnya. Sebagai bukti, ungkap Menakertrans, tokoh adat di kedua wilayah secara sukarela memberikan tanah ulayat yang diformalkan dengan pemberian SK pencadangan tanah dari bupati kepada Menakertrans. Menyinggung pembiayaan pembangunan KTM, Menakertrans menjelaskan adanya sharing cost antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk merealisasikan pembangunan KTM Salor di Merauke, pemerintah pusat yaitu Depnakertrans memberikan dana sebesar 10,3 Miliar. Sisanya akan dipenuhi dengan anggaran pemerintah daerah dan kerjasama dengan investor swasta. Sementara itu, Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze mengatakan pemerintah daerah masyarakat menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang hendak membangunan KTM Salor. Dengan adanya pembangunan KTM ini diharapkan segera terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik warga transmigran maupun local dan pembangunan infrastruktur perkotaan di lokasi perbatasan yang selama ini tertinggal dan kurang berkembang. Bupati Merauke menjelaskan pembangunan KTM Salor terdiri dari wilayah 4 distrik yaitu Kurik, Animha, Tanah Miring dan Semanggi. Komoditas unggulan di KTM teridiri dari padi, ubi kayu kedelai, jagung, tebu, kacang. Lokasi transmigrasi yang dihuni 97.617 jiwa yang berasal dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur dan masyarakat local Papua. Pada peresmian pembangunan KTM Salor, Merauke dan KTM Senggi, Keerom, Menakertrans memberikan bantuan masing-masing 10 unit hand tractor, 5 unit genset dan 5 paket buku pintar. Setelah di Provinsi Papua, Menakertrans merencanakan akan segera memulai pembangunan KTM di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar lainnya di Indonesia, terutama yang di kawasan transmigrasi yang berada di perbatasan Kalimantan. Sumber: http://www.nakertrans.go.id/news.html,201,trans
READ MORE - Presiden SBY Dukung Pembangunan KTM di Perbatasan RI

Siapa Mau Jadi Guru di Supiori?

Jayapura, Pemkab Supiori, Papua, hingga tahun 2009 ini masih kekurangan tenaga guru untuk mendukung proses belajar mengajar siswa di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadisdikjar) Drs Hasanuddin Nusi, di Supiori, Senin, mengakui, jumlah guru yang mengajar di berbagai sekolah hingga Maret 2009 ini tercatat 100 lebih. "Idealnya jumlah guru yang tersedia di Kabupaten Supiori berkisar 400 sampai 500 tenaga pendidik. Ya kondisi ini hanya 100 lebih sehingga kita masih membutuhkan tambahan tenaga gutu," ungkapnya menanggapi tenaga guru di Kabupaten Supiori. Ia mengatakan, tenaga guru yang masih dibutuhkan di Supiori, di antaranya, guru mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris serta guru bidang studi tertentu lainnya. Akibat terbatasnya jumlah guru di Supiori, menurut Hasanuddin, pada beberapa sekolah di pulau-pulau tertentu aktivitas belajar mengajarnya hanya ditangani satu hingga dua guru. Kondisi kekurangan guru, menurut Kadisdikjar Hasanuddin, hampir semua dialami kabupaten pemekaran lain di Papua maupun Papua Barat sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian. "Kenyataan saat ini sebagian daerah pemekaran di Papua juga sama mengalami kekurangan guru,"ujarnya. Upaya Pemkab Supiori sendiri, lanjutnya, pada tahun ini juga telah melakukan seleksi penerimaan CPNS 12 Maret 2009 dengan alokasi tenaga guru yang bakal diterima mencapai 100 orang. Ia berharap, setelah seleksi CPNS diumumkan beberapa waktu mendatang diharapkan tambahan guru yang dinyatakan lulus dapat mengatasi keterbatasan tenaga pendidik di daerah ini. Berdasarkan data hingga 2009 ini, jumlah sekolah di Kabupaten Supiori mencapai 60 buah sekolah, diantaranya tingkat SD 41, SMP 11, SMA 4 serta SMK 1 tersebar di lima distrik.
READ MORE - Siapa Mau Jadi Guru di Supiori?

Rasionalisasi DPA Untuk Penghematan (SEKDA)

"Sekda Papua Drs. Tedjo Soeprapto, MM menjelaskan belum seluruhnya diserahkan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2009 kepada instansi-instansi, karena tengah dilakukan rasionalisasi DPA yang tujuannya untuk melakukan penghematan. Penegasan ini sebagaimana dikatakan Sekda Tedjo Soeprapto, saat dikonfirmasi wartawan berkaitan dengan penyerahan DPA beberapa waktu lalu oleh Gubernur Papua, yang hanya diserahkan kepada 6 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas). "Kepada pers di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Jumat (27/2), Sekda mengaku pentingnya pelaksanaan rasionalisasi adalah untuk mengarahkan program kerja instansi-instansi agar mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta tupoksi masing-masing SKPD. “Dan tentu salah satu hal penting lain karena ada terjadi penggabungan instansi sesuai PP 41 Tahun 2007 tentang restrukturisasi daerah, serta upaya untuk menghindari adanya pengulangan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah dianggarkan,” tuturnya. Kendati begitu, Sekda mengaku pihaknya tetap mendorong percepatan penyerahan DPA kepada instansi-instansi Pemerintah Provinsi. “Dalam artian, kalau ada DPA yang sudah selesai di rasionalisasi maka tanpa menunggu-nunggu lagi akan kita langsung serahkan. Sehingga instansi yang bersangkutan sudah bisa menjalankan program kerjanya,” terang Sekda. "Sementara disinggung soal alokasi Raskin Papua untuk tahun 2009, Tedjo mengaku ada terjadi penurunan jumlah. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk miskin di Papua, turut mengalami penurunan jumlah rumah tangga. Dilain pihak, tambahnya, penurunan alokasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh menurunnya penduduk miskin Papua. Salah satunya, karena beberapa Kabupaten belum melakukan pembayaran panjar raskin kepada pihak Bulog Papua.
READ MORE - Rasionalisasi DPA Untuk Penghematan (SEKDA)

ROBAH PAPUA, BUTUH PEMIMPIN WAJAH BARU

Dalam rangka menjelang pesta demokrasi yang akan digelar bulan April mendatang. Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua akan melaksanakan dialog Publik dengan melibatkan sejumlah calon legislatif dari masing-masing partai Politik dan sejumlah LSM guna memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat kota Jayapura mengenai pentingnya pemilu. Demikian dikatakan oleh Kepala Uncen Demokratis center Mohammad Abud Musa’ad ketika ditemui wartawan usai memberikan materi kepada peserta seminar sehari tentang pemilu yang berlangsung di Hotel Muspagco, Rabu (25/2) kemarin. Dikatakan pada pemilu tahun 2009 ini diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dengan hadirnya wajah-wajah baru yang membwa suara rakyat dalam memimpin Papua dimasa datang. Untuk itu perlu dilakukan dialog seperti yang direncanakan agar masyarakat mengenal seperti apa figure yang akan memimpin mereka nanti. “Uncen peduli terhadap Papua dan sebagai wujud dari kepedulian tersebut nanti Uncen akan mengadakan dialog publik guna menunjukan kepada masyarakat seperti apa public figur yang akan memimpin mereka nanti,” ungkap Musa’ad. Dialog public Uncen bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Kepala Kesatuan Bangsa (Kakesbang) dan telah mendatangi 14 kabupaten untuk membantu mensosialisasikan pemilu dan juga UU bidang politik. Untuk itu, diharapkan setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat dapat memberikan partisipasinya meski dikatakan saat ini ada beberapa pihak yang mempermasalahkan beberapa kursi yang diperebutkan oleh para calon legislatif. Di katakan dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi khusus Papua tidak hanya membutuhkan kualitas yang bagus tapi juga membutuhkan keberanian yang kuat untuk memimpin Papua guna memberikan perubahan yang signifikan terhadap Papua sendiri. Hal ini membutuhkan adanya wajah-wajah baru yang lebih energik, memiliki komitment untuk bersama-sama menjalankan kebijakan otsus secara efektif dan efisien karena dinilai Otsus sudah memasuki tahun ke delapan namun masih berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan rakyat Papua. Dimana dikatakan yang paling menarik adalah otsus membutuhkan suatu keberanian rekonstruksi terhadap Otsus Papua karena otsus Papua didesain untuk satu provinsi sedangkan sekarang dinamika yang terjadi saat ini Papua telah menjadi dua Provinsi bahkan mungkin akan berubah menjadi tiga atau empat provinsi di tahun-tahun yang akan datang. “Otsus bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah, kita sebagai pemimpin harus berani dan hal ini harus diinisiatif dari dewan akan data yang diharapkan tentang hasil pemilu untuk rekonstruksi,” kata Musa’ad. Dikatakan selain itu dewan perlu mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat refisi atau merubah kebijakan UU Otsus secara kesuluruhan dengan memasukan beberapa muatan yang sebenarnya ketika dirumuskan akan terjadi perdebatan atau boleh dikatakan pembahasan yang lebih intensif yang bisa teraktualisasikan, misalnya pasal yang berkaitan tentang hak dari penduduk asli Papua untuk membentuk partai politik karena diketahui saat ini pasal tersebut telah ditetapkan, namun belum ada sosialisasi sehingga pasal tersebut menjadi mengambang saat ini.(lina) (sumber: papuapos)
READ MORE - ROBAH PAPUA, BUTUH PEMIMPIN WAJAH BARU

Gubernur Instruksikan Segera Selesaikan Penyusunan RTRW

"Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH mengatakan untuk menjawab ancaman terhadap lingkungan dan pemetaan keanekaragaman hayati dalam penyusunan pola dan struktur ruang, maka langkah-langkah pragmatis-sistematik dalam mencari solusi di wilayah ini, yakni segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Hal demikian sebagaimana ditegaskan Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur, pada acara lokakarya review dan pembelajaran action dan visi transfly dalam konsep penataan ruang Kabupaten, Kamis (26/2) di Swiss Belhotel Jayapura. Menurut Gubernur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hal penting lain yang perlu untuk segera dilaksanakan adalah RTRW Provinsi Papua yang telah dibuat nanti, harus diupayakan dapat memiliki legalitas hukum yang tetap, sehingga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan rencana tata ruang wilayah. "Selanjutnya, meningkatkan peranan, pengetahuan dan kemampuan Aparatur Daerah dalam pengelolaan penataan ruang agar mampu mengatasi berbagai masalah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, Gubernur memandang kegiatan lokakarya ini memiliki nilai strategis, karena memperkenalkan konsep visi Transfly, yang mana hasil pemetaannya dimasukan sebagai peta arahan dan bahan pertimbangan dalam menentukan pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Merauke. Sebab konsep ini merupakan suatu pendekatan penataan ruang terpadu yang berbasis ekosistem, serta mengakomodasi kepentingan pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan pelestarian sumber daya alam, melalui keterlibatan para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya masyarakat adat pemilik ulayat. "Sementara itu, Direktur Program Konservasi Hutan WWF-Indonesia, Dian Ahmad Kosasih mengatakan saat ini Papua sedang dalam proses pembuatan tata ruang dan WWF melihat hal ini sangat baik bila pertimbangan-pertimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati dapat setara dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Disamping itu, modal dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Papua sangat ditentukan oleh pola penataan ruangnya. Untuk itu, kami berharap agar apa yang kita hasilkan hari ini dapat berguna dan memberikan sumbangan dalam perencanaan tata ruang di Provinsi Papua kedepan, terangnya. Untuk diketahui, kegiatan lokakarya tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua, Drs. Elieser Renmaur mewakili Gubernur. "Kegiatan Lokakarya sehari ini, terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Merauke, WWF-Indonesia dan USAID-ESP, dengan menghadirkan Perwakilan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), Perwakilan Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua, Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Adat. Lokakarya ini bertujuan untuk membagi pengalaman proses pemetaan tempat penting masyarakat Adat Malind Anim dan Visi Keanekaragaman Hayati Transfly yang telah diharmonisasi dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Merauke, serta menggalang pemahaman bersama tentang perencanaan pembangunan ekonomi yang sinergis dengan pola ruang masyarakat Adat dan keananekaragaman hayati. Selain itu pada akhir lokakarya ini diharapkan akan adanya komitmen para pihak untuk mengadopsinya dalam kebijakan tata ruang ditingkat Propinsi untuk direplikasi di Kabupaten lainnya.
READ MORE - Gubernur Instruksikan Segera Selesaikan Penyusunan RTRW

Papua Perlu Cari Alternatif Komoditas Ekspor Baru

Terus menurunnya volume ekspor golongan Bijih Tambang dan Konsentrat (HS26) memberikan sinyal kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mencari alternatif komoditas ekspor utama yang baru. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, Ir. JA. Djarot Soetanto,MM golongan ikan dan hasil-hasilnya (HS03) justeru nilai ekspornya terus mengalami peningkatan. jika dikelola dan dikembangkan dengan serius akan memiliki nilai yang positif. Hal ini sebagaimana ditegaskan Djarot, saat memberikan keterangan kepadapers, minggu lalu di ruang kerjanya.Menurut dia, ekspor Papua pada bulan Oktober 2008 lalu, mengalami penurunan cukup signifikan sebanyak 51,87 persen dibandingkan nilainyapada September 2008, yaitu dari 262,53 juta US$ menjadi 126,36 juta US$.Turunnya nilai ekspor tersebut disebabkan oleh turunnya volume ekspor Bijih Tambang dan Konsentrat (HS26) sebesar 43,22 persen atau ekspor tersebut hanya terdiri atas ekspor non migas. Sementara nilai impor Papua pada bulan Oktober 2008, lanjutnya, ikut mengalami penurunan sebesar 38,85 persen dibandingkan nilainya pada Oktober 2008, yaitu dari 108,66 juta US$ menjadi 66,45 juta US$. Penurunan ini disebabkan oleh berkurang signifikannya impor migas sebesar 94,97 persen dibandingkan nilainya pada bulan sebelumnya, yaitu dari 50,90 juta US$ menjadi 2,56 juta US$. Penyebab penurunan tajam tersebut adalah tidak adanya impor Bahan Bakar Minyak Lainnya yang selama ini menjadi komoditas impor migas utama Papua serta turunnya volume impor akibat naiknya harga beberapa komoditas impor migas, dan krisis finansial global yang mendorong negara-negara di dunia untuk mengurangi impornya.
READ MORE - Papua Perlu Cari Alternatif Komoditas Ekspor Baru

Anggaran Pendidikan Belum Bisa Gratiskan Biaya Sekolah

Jayapura, Anggaran pendidikan untuk Papua tahun 2009 belum dapat menggratiskan masyarakat untuk dapat melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun. Direktur Eksekutif Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Budi Setyanto dan pihak Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), senada mengungkapkan hal itu, Rabu (28/1). ICS dan FITRA menyatakan seperti itu didasarkan atas hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. "UU Sisdiknas mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, namun Papua hanya menganggarkan 4,7 persen. Sedangkan jika mengacu pada amanat Perda, anggaran pendidikan harus sebesar 30 persen dari dana Otsus atau Rp 313,18 miliar. Sekarang ini hanya dianggarkan 24,18 persen," ujar Budi. Sementara itu anggaran pendidikan yang sebesar Rp 171,93 miliar atau 84,51 persen habis dipakai untuk belanja gaji, tunjangan dan honor pegawai serta biaya administrasi kantor dan perjalanan dinas. Akibatnya, dana pendidikan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik hanya Rp 31,52 miliar atau 15,49 persen, dan tidak ada yang dialokasikan untuk program wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian, kata Budi, anggaran pendidikan tahun ini telah mengabaikan program wajib belajar yang merupakan prioritas dari Gubernur Provinsi Papua dan pemerintah pusat. "Kondisi ini sangat kontradiktif dengan janji Gubernur Papua yang akan memberikan pendidikan gratis SD dan SMP bagi orang asli Papua dari keluarga miskin," ujarnya. Selain itu, juga terjadi pemangkasan sebesar 86 persen untuk anggaran program pendidikan anak usia dini dari Rp 6,64 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 930 juta pada tahun 2009. Demikian pula pada program pendidikan menengah terjadi pengurangan dana 92 persen, dari Rp 35,01 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 2,83 miliar pada tahun 2009. Sedangkan untuk program manajemen pelayanan pendidikan justru terjadi kenaikan anggaran dari Rp 8,46 miliar pada tahun 2008, menjadi Rp 28,04 miliar atau naik 230 persen. "Padahal anggaran ini dialokasikan untuk biaya koordinasi, pembinaan, pengawasan dan monitoring yang semuanya untuk kepentingan aparatur birokrasi pendidikan," kata Budi menandaskan. Terkait hal itu, ICS mendesak Pemprov dan DPRD untuk konsisten mematuhi Perda No.5 Tahun 2006 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit 30 persen dari dana Otsus sehingga dapat memenuhi janji yang pernah dilontarkan gubernur, yakni menerapkan pendidikan gratis bagi orang asli Papua dari golongan miskin.
(sumber: kompas)
READ MORE - Anggaran Pendidikan Belum Bisa Gratiskan Biaya Sekolah

Bulan Depan, Penerimaan CPNS TA 2008 Mulai Bergulir

"Pemerintah Provinsi Papua pada bulan Februari mendatang, secara serentak akan melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2008. Kepastian ini sebagaimana diungkapkan Sekda Papua Drs. Tedjo Soeprapto, MM saat diwawancara wartawan, Rabu (28/1), di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, usai memimpin suatu rapat. Jadi, pengumuman penerimaan akan mulai digelar pada tanggal 3 s/d 12 Februari mendatang, sedangkan pendaftaran pada tanggal 12 s/d 21 Februari, jelas Sekda kepada wartawan.

"Kendati telah mengumumkan waktu pendaftaran dan pengumuman penerimaan CPNS, Sekda Tedjo Suprapto, belum dapat mempublikasikan kuota penerimaan CPNS pada TA 2008. Sebab menurut pengakuan dia, jumlah penerimaan dari pihak Kabupaten/Kota belum tiba ke tingkat Provinsi. Sementara prioritas rekruitmen, tambahnya, diperuntukan bagi tenaga paramedis dan tenaga pendidikan. Sebenarnya kalau untuk penerimaan yang lain-lainnya juga ada tapi tidak banyak karena kita menerima sesuai dengan kebutuhan daerah, tuturnya.

"Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua, Drs. Yesaya Buiney, MM mengatakan, kuota CPNS belum dapat diumumkan secara keseluruhannya sebab semua data penerimaan dari Kabupaten belum disampaikan ke Provinsi. Walaupun begitu, Buiney merata-ratakan untuk penerimaan setiap Kabupaten sampai dengan Provinsi, membutuhkan sekitar 2 ribuan pegawai yang akan diangkat, termasuk para tenaga honorer.

READ MORE - Bulan Depan, Penerimaan CPNS TA 2008 Mulai Bergulir

Dipertanyakan, Tunjangan Untuk Daerah Terpencil

Jayapura, Pernyataan dari Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Drs Paul Y Indubri MM bahwa ada empat macam tunjangan yang bersumber dari ABPN untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tampaknya dipertanyakan salah seorang guru SD Negeri Senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Darius Sanadi. Dari empat tunjangan tersebut yang sampai saat ini belum direalisasikan adalah tunjangan daerah terpencil atau pinggiran, sebab sejak ia menjadi guru, dirinya belum pernah mendapat tunjangan itu. "Dari Kota Keerom ke tempat kami mengajar memerlukan biaya Rp 200 ribu, jika hanya gaji pokok, tanpa ada tunjangan sangat berat,"tuturnya saat bertandang ke redaksi Cenderawasih Pos, Kamis (15/1) Dirinya bersama guru lainnya mempertanyakan tunjangan daerah terpencil, sebab sampai sekarang mereka tidak mendapatkan tunjangan itu."Selama ini kami hanya mendengar dan membaca di surat kabar mengenai ada tunjangan terpencil, tapi sejak tahun 1990 sampai sekarang, kami belum mendapatkannya, padahal kami sangat membutuhkannya,"tandasnya. Diungkapkan, apa bila hanya mengandalkan gaji pokok, tanpa adanya tunjangan lain, dapat berpengaruh pada kinerja guru-guru."Jika memang tunjangan itu ada, kenapa sampai saat ini tidak terealisasi, atau jangan-jangan itu hanya sebatas bicara di atas kertas saja,"pungkasnya.(lmn) (sumber: cepos)
READ MORE - Dipertanyakan, Tunjangan Untuk Daerah Terpencil

ROHAMA JOGJA

Postingan :

HuMoR

Followers

Anda Pengunjung :

hit counter